Anies Wujudkan Percepatan Kemajuan Pendidikan di Papua dan Papua Barat Saat Menjadi Mendikbud

Latar Belakang

Salah satu rekam jejak Anies Baswedan ketika menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, yakni turut mewujudkan percepatan kemajuan pendidikan di Papua dan Papua Barat. 

Dengan kondisi geografis menantang serta ragam bahasa dan budaya yang kaya, Papua dan Papua Barat memunculkan tantangan spesifik dan berbeda. Keduanya memiliki derajat kompleksitas lebih dibandingkan daerah-daerah lain.

Salah satu kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019 adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh.

Konsep pembangunan menyeluruh menekankan kepada pembangunan keunggulan kompetitif, pembangunan berbasis sumber daya alam tersedia, sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Papua dan Papua Barat mendapat perhatian khusus dari Kemendikbud dalam beberapa aspek: peningkatan akses, mutu dan relevansi, serta tata kelola pendidikan.”

 

Realisasi

Akses: Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan

• Program Indonesia Pintar
• Pembangunan sekolah baru berpola asrama
• Renovasi sekolah (rusak berat)
• Sekolah Garis Depan
• Rehabilitasi ruang kelas
• Afirmasi Pendidikan Menengah
• Pembangunan perpustakaan dan pusat sumber belajar

Mutu & Relevansi: Meningkatkan mutu guru, mutu sarana prasarana, dan relevansi pendidikan secara berkelanjutan

• Guru Garis Depan
• Sarjana Mengajar di Daerah 3T
• Guru Pembelajar
• Pendidikan vokasi (peningkatan kompetensi kerja dan keselarasan dengan dunia kerja) 
• Program peningkatan karier
• Program pertukaran kepala sekolah 
• Program kualifikasi S1 dan S2
• Penyediaan sarana pendidikan 

Tata Kelola: Memastikan sumber daya dikelola dengan efisien, efektif, transparan, dan akuntabel

• Neraca Pendidikan Daerah
• Membentuk Desk Papua dan Papua Barat di Kemendikbud
• Integrasi program antara dana Kemendikbud dan dana otonomi khusus
• Melakukan konsolidasi atas seluruh kegiatan CSR di Papua dan Papua Barat dari 52 instansi swasta
• Memberikan asistensi teknis dalam pengembangan pendidikan 

 

Solusi Konkret

Ketersediaan guru:

• Guru Garis Depan [GGD]: mengirimkan 292 guru ke lima kabupaten di Papua Barat dan 14 kabupaten di Papua
•  Sarjana Mengajar di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM3T)

Mutu guru:

• Guru Pembelajar (alokasi dana Rp 66,6 miliar]
• Program bantuan peningkatan karier [alokasi dana Rp 8,6 miliar]
• Program pertukaran kepala sekolah [telah diikuti 141 kepala sekolah]
• Peningkatan kualifikasi S1 dan S2 [telah diikuti 224 guru di Papua dan 112 guru di Papua Barat]

Absensi:

• Tunjangan khusus dan intensif non-PNS [alokasi dana Rp 385 miliar]
• Tunjangan profesi guru PNS dan non-PNS [alokasi dana Rp 773 miliar]

Sumber: 

• Rekam Jejak Mendikbud 1
• Rekam Jejak Mendikbud 2