Wujudkan Transparansi Kinerja dan Anggaran Pendidikan Setiap Daerah di Indonesia

Latar Belakang & Masalah

Rekam jejak Anies Baswedan selama menjadi mendikbud adalah menyusun Neraca Pendidikan Daerah (NPD). Kebijakan ini berangkat dari tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan diartikan sebagai penyediaan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan geografis.

Menyadari pentingnya pemerataan pendidikan, Anies sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada periode 2014-2016 melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Salah satu upaya yang dilakukan Anies Baswedan adalah menyusun Neraca Pendidikan Daerah (NPD).

Definisi

NPD merupakan instrumen yang digunakan untuk membuat laporan kinerja bidang pendidikan untuk provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dan mengukur pemerataan pendidikan di suatu daerah. NPD mencakup berbagai indikator pemerataan pendidikan, seperti akses pendidikan, kualitas pendidikan, dan efisiensi pendidikan. 

Dengan adanya Neraca Pendidikan ini, maka terjadi transparansi atas alokasi dana untuk pendidikan, kualitas guru, kondisi sekolah, sampai kinerja siswa. Dengan demikian semua stakeholder dan pelaku pendidikan di wilayah ini bisa mengejar target-target yang diharapkan.

Realisasi

Anies menginstruksikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun NPD yang lebih komprehensif dan akurat. 

• NPD disusun berdasarkan data dari berbagai sumber, seperti data dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan hasil survei.
• Melalui NPD pula masyarakat bisa mengetahui dengan detail segala hal tentang pendidikan, misalnya angka ujian nasional, jumlah sekolah rusak, kualitas guru, sampai anggaran pendidikan daerah.
• Masyarakat dapat mengakses data NPD secara lengkap dan transparan untuk melihat kinerja pendidikan di berbagai daerah melalui portal Kemendikbud: https://npd.kemdikbud.go.id/

“…NPD ini memberikan gambaran secara konkrit kondisi Pendidikan hari ini di Kaltim. Ini bisa dijadikan kerangka dasar untuk menyusun program pendidikan ke depan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan. Paling tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan di Kaltim yang selama ini menjadi masalah…”

Rusman Yaqub, DPRD Provinsi Kalimantan Timur